Program MBG Kini Tersedia untuk Guru dan Tenaga Pendidik, Kader Posyandu Dapat Dana Operasional

Program Makan Bergizi Gratis Diperluas, Guru dan Kader Posyandu Jadi Penerima Manfaat Baru

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini akan mencakup lebih banyak kalangan. Selain siswa, balita, dan ibu hamil, guru dan kader Posyandu juga akan turut merasakan manfaat dari program ini. Hal ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program agar lebih menyentuh masyarakat luas.

Perluasan penerima manfaat MBG ini sejalan dengan peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Angka ini tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp71 triliun. Juru Bicara BGN, Redy Hendra, menjelaskan bahwa perluasan ini dipertimbangkan berdasarkan faktor sosial dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Redy, guru dan tenaga pendidik akan menjadi bagian dari program MBG dalam waktu dekat. "Ya, nantinya penerima manfaat akan diperluas dan menyasar guru serta tenaga pendidik sesuai dengan arahan Presiden," ujar Redy di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Sementara itu, untuk kader Posyandu, skema yang diberikan sedikit berbeda. Mereka tidak akan mendapatkan makanan gratis, melainkan biaya operasional sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membantu pendistribusian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Kader Posyandu karena membantu pendistribusian MBG ke bumil, busui, dan balita, kader posyandu mendapatkan biaya operasional," jelas Redy.

Program MBG sendiri telah diluncurkan pada Januari 2025 dengan tujuan utama meningkatkan status gizi masyarakat dan memberikan edukasi gizi. Namun, program ini juga sempat menuai kontroversi setelah sebuah surat persetujuan wali murid viral di media sosial.

Surat tersebut menunjukkan kelemahan dari program MBG yang harus diterima oleh orang tua murid. Dalam surat yang tersebar, terdapat enam risiko yang bisa timbul dari program ini, seperti gangguan pencernaan, reaksi alergi, kontaminasi makanan, ketidakcocokan makanan, keracunan, dan denda jika tempat makan rusak atau hilang. Surat ini ditujukan ke wali murid di MtSN 2 Brebes Jawa Tengah.

Edaran ini langsung mengundang komentar publik. Banyak netizen mengkritik langkah ini, sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa hal serupa juga terjadi di daerah lain. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kementerian Agama maupun sekolah terkait.

Selain itu, video pendek yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto juga viral di media sosial. Video ini diputar sebelum pemutaran film di sejumlah bioskop, menampilkan perkembangan beberapa program pemerintah, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Video tersebut menampilkan momen Presiden blusukan, berinteraksi dengan warga, hingga meninjau capaian pemerintah dalam sektor pangan. Penayangan video ini di bioskop lantas menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian mengaku terkejut, sementara sebagian lainnya membagikan ulang potongan tayangan tersebut di media sosial.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai penayangan video Presiden di bioskop adalah hal yang wajar. Ia menegaskan bahwa selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja.

Hingga kini, video penayangan program pemerintah sebelum film dimulai masih ramai diperbincangkan. Kontennya terus menyebar di berbagai platform media sosial, terutama Instagram dan TikTok.